Thursday, July 13, 2017

DANRAMIL 03/BLANGKEJEREN SOSIALISASI TANAMAN BERMANFAAT

BLANGKEJEREN. Disela padatnya kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-99 Kodim 0113/Gayo Lues, Danramil 03/Blangkejeren mencoba menyempatkan waktunya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang tanaman yang bermanfaat ketimbang menanam ganja. Kamis (13/7).

"Saya mengajak masyarakat untuk lebih memilih bercocok tanam yang bermanfaat daripada  harus masuk hutan untuk  menanam ganja, karena selain merupakan tanaman terlarang saat ini pemerintah pusat sudah mengatakan perang terhadap narkoba, termasuk tanaman ganja". Ucap Kapten Inf Darno.

“Menanam serai,  cabai, bawang, tembakau maupun Kopi jauh lebih bermanfaat dan dapat  meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan pegunungan dari pada menanam tanaman yang dilarang atau ganja yang dapat merusak generasi penerus bangsa,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Kapten Inf Darno dampak tanaman yang dilarang sangat berbahaya serta sangat  merugikan masa depan generasi penerus bangsa terutama generasi muda dan juga tentunya akan bermasalah serta diproses dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Danramil  mengajak masyarakat untuk tidak lagi menanam tanaman yang dilarang oleh pemerintah tetapi lebih baik menanam tanaman pangan yang hasilnya bisa dijual. Ujarnya.

Thursday, May 25, 2017

KKP Minta Pemeriksaan BPK Perpanjangan Waktu


Jakarta, Nusantarapos,- Sekjen KKP Rifky Effendi Hardijanto mengirimkan surat permohonan lanjutan kepada BPK  pada 15 dan 17 Mei yang lalu agar BPK melakukan pemeriksaan baru terkait dengan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) BPK atas laporan keuangan KKP tahun 2016.

Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto menyatakan, KKP telah mengirimkan surat permohonan pemeriksaan lanjutan kepada BPK pada tanggal 15 dan 17 Mei lalu. “Sebelumnya kita sudah meminta perpanjangan waktu kepada BPK, karena BPK tidak bersedia memberikan perpanjangan waktu, kita minta dilakukan pemeriksaan baru. Kalau misalnya kita tanggal 2 (Juni) ini diperiksa, kita siap. Benar-benar siap,” demikian disampaikan Rifky di Jakarta, Rabu (24/5).

KKP mengakui masalah adanya keterlambatan penyerahan dokumen pertanggungjawaban terkait pengadaan 1.716 Kapal Penangkap Ikan (KPI) pada Agustus 2016 lalu terjadi karena adanya hambatan kerja yang ditemui galangan yang sebenarnya tidak menyangkut kerugian negara.

Pembangunan 1.716 KPI tersebut adalah program KKP untuk menyediakan kapal penangkap ikan bagi nelayan-nelayan kecil di Indonesia. Tujuannya agar keberhasilan pemberantasan Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) juga dapat dinikmati oleh nelayan kecil. Di samping itu, KKP juga menginginkan galangan kapal Indonesia tumbuh, terutama galangan menengah ke bawah.

 KKP memilih pembangunan kapal dengan sistem e-katalog agar pengadaan kapal dapat berjalan cepat dan efisien, serta dapat menyentuh galangan menengah.

Jika dilakukan dengan sistem lelang KKP menilai hanya akan menguntungkan galangan-galangan besar. Namun, pengadaan KPI tersebut mengalami sedikit hambatan. Penyebabnya, mitra yang berupa galangan menengah memiliki modal kerja yang terbatas. Beberapa galangan bahkan membatalkan kontrak, padahal pembayaran seharusnya sudah diselesaikan pada akhir tahun.
 “Mengikuti tata cara pembayaran akhir tahun, kita melakukan pembayaran untuk 754 kapal sekitar Rp209 miliar, dengan bank garansi pembayaran sekitar Rp97 miliar sesuai prediksi kemajuan fisik pekerjaan per tanggal 23 Desember 2016 dan 31 Desember 2016,” lanjutnya.

Untuk mengawasi hal itu KKP mengirim tim mereka langsung untuk memeriksa ke tiap-tiap galangan untuk menghitung kemajuan fisik per tanggal 31 Desember 2016 yang akan diperhitungkan dengan jaminan pembayaran, yang baru bisa dilaksanakan pada Februari 2017. Sedangkan, tim audit BPK sudah mulai meminta dokumen pada minggu ketiga Januari 2017.

Bahkan dari informasi, pada penyediaan KPI tersebut, KKP membuat sekitar 20-an tipe kapal yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di seluruh Indonesia. Dari 754 KPI yang dibangun, saat ini 509 sudah diserahkan kepada penerima bantuan, 201 sudah selesai dan menunggu didistribusikan kepada penerima bantuan, dan 44 lainnya dalam pengerjaan 80 persen.

Selain itu, Kepala Biro Keuangan KKP, Darmadi Aries Wibowo juga menjelaskan penyebab lainnya opini disclaimer BPK terhadap laporan keuangan KKP.
“Penyebab lainnya terkait dokumen kepemilikan tanah di Jawa Timur berdasarkan perjanjian Ruislag Departemen Pertanian tahun 1998, diputuskan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) pada tahun 2009 lalu harus ditindaklanjuti KKP. Tapi kita belum bisa tindaklanjuti karena KKP sendiri tidak memiliki dokumen perjanjian tersebut dan masih dalam tahap konfirmasi BPN (Badan Pertahanan Nasional). Selain itu, pembelian tanah PPN (Pelabuhan Perikanan Nasional) Pelabuhan Ratu dari Pertamina yang dibayar secara bertahap masih dalam negosiasi akan dilanjutkan atau dibatalkan. KKP sudah membayar Rp20,7 miliar dan nilai total Rp47,34 miliar, tetapi kita belum punya sertifikatnya karena tadi masih dalam proses negosiasi,” papar Darmadi.


"Kalau laporan pengadaan kapal, dokumennya kan diterima BPK, tapi tidak dianggap karena keterlambatan. Kalau yang ruislag Departemen Pertanian dan pembelian tanah Pertamina ini kan memang on process. Jadi kami sekali lagi kami siap untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu,” pungkas Darmadi.(EDTR)

Bata Luncurkan Koleksi Sepatu Lebaran 2017


Jakarta, NusantaraPos- Produsen sepatu Bata Indonesia hari ini, Kamis (25/5/2017) memperkenalkan koleksi terbaru Lebaran 2017 dengan menggelar ajang fashion show di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

Dengan mengusung tagline terbaru 'Bata Fashion Weekend' yang ditujukan kepada semua gender dan usia, untuk merayakan momen perayaan Lebaran dan mendukung keseharian.

"Kami sangat gembira dapat memperkenalkan koleksi Lebaran 2017. Terutama dengan adanya ajang fashion show ini, saya yakin, kami dapat mengangkat image brand kami ke tingkatan yang baru," ujar Imran Malik, Presiden Direktur Bata Indonesia.

Koleksi Bata yang diperkenalkan adalah Ladies dan Comfit yang terdiri dari heels, flat, ballerina dan sandal. Sedangkan untuk pria, meluncurkan koleksi terbaru dari Wienbrenner dan Northstar.

Di fashion show ini, Bata juga berkolaborasi dengan desainer ternama, mulai dari Hengky Kawilarang, Tiffany Kenanga, Erdan, Jryan Minimalism, Yoyo Prasetyo, Pratiwi dan Intan. Setiap desainer menampilkan busana yang dipadu padankan dengan berbagai koleksi Bata. (ARS)